Pp no 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH NO.38 TAHUN 2007 TENTANG …

1. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 3. Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 . Post Date : 21 Januari 2008

7. PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Kota 8. PP No.19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan K3 di Bidang Pertambangan 9. Permen No.06.P Tahun 1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Migas dan Panas Bumi 10. Permen No.02 P. Tahun 1990 tentang Keselamatan Kerja Panas …

Pembagian Urusan Pemerintah Dalam Dekonsentrasi dan … pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 2 PP No. 38 Tahun 2007, urusan pemerintahan terdiri atas: (1) Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Tieffani Mega: Pembagian Kekuasaan antara Pemerintah Pusat ... Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 32 tahun 2004 jo Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 38 tahun 2007, pemerintah dapat: a. Menyelenggarakan Peraturan Pemerintah - Perhubungan Darat PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Download Details PP No 41 Tahun 2007 ttg Organisasi Perangkat Daerah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : … Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan PP No 38 Tahun 2007 - UNDANG UNDANG INDONESIA Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah … Lampiran PP No 38 Tahun 2007 - Fakultas HUKUM Unsrat Lampiran PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. pendidikan b. kesehatan c. pekerjaan umum d. perumahan e. penataan ruang f. perencanaan pembangunan g. perhubungan h. lingkungan hidup i. pertanahan j. kependudukan dan catatan sipil k. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi/kabupaten/kota diatur menurut peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU No 23/2014 Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun ... 1. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 3. Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 . Post Date : 21 Januari 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 … Jan 17, 2011 · peraturan pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

PP 38 THN 2007 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.Salah satunya adalah pembagian urusan … Pp 38 2007 pembagian urusan pemerintahan lengkap pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 … peraturan pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang:


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 ...